ARPM (JAKARTA) - Aliansi Rakyat Peduli Madina bingung melihat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan tak henti-hentinya mengusulkan anggaran konsultasi RSUD Baru. Tahun ini Rp1,2 miliar lagi atau sudah Rp2,5 miliar dengan Tahun 2015.
“Kita mengapresiasi jika bahasa dalam anggaran disebut Detail Engineering Design atau DED, tetapi dalam RUP 2016 masih memakai kata konsultan,” kata Shinta Nasution, mewakili pengurus Aliansi Rakyat Peduli Madina bidang Kesra.
DED sendiri, kata Shinta, juga masih diperdebatkan sebagai prosedur pengusulan proyek, jika melihat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atau Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Di sana disebutkan dasar pengusulan anggaran itu RPJMD, KUA, PPAS, SPM, SSH dan ASB. “Tidak ada satu kalimat pun menyebutkan DED,” katanya.
Lagi pula, kalau pun harus buang-buang anggaran untuk DED, apalagi konsultasi, maka RSUD Panyabungan menjadi rumah sakit paling boros untuk biaya konsultan di Indonesia, minimal dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Saat ini sejumlah rumah sakit juga sedang dibangun di Indonesia, mulai dari RSU Dr. Mohammad Hoesin di Palembang, RSUD Bekasi, RSUD Brebes, dan RSUD H. Boejasin Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut. “Masih ada beberapa rumah sakit daerah lain, ini hanya sekedar contoh,” kata Shinta Nasution.
RSU Dr. Mohammad Hoesin di Palembang hanya mengeluarkan anggaran perencanaan Rp134 juta, RSUD Bekasi Rp200 juta, RSUD Brebes Rp100 juta, dan RSUD H. Boejasin Pelaihari Rp400 juta pada anggaran APBD masing-masing di Tahun 2015.
Setelah menganggarkan biaya perencanaan sekali pada Tahun 2015, Pemerintah setempat sudah mulai membangun pada Tahun 2016. RSUD H. Boejasin Pelaihari sudah menenderkan proyek rumah sakit baru senilai Rp123,5 miliar lewat APBD.
RSUD Brebes bahkan mengumumkan lelang rumah sakitnya lewat LPSE, lebih awal Januari yang lalu, dengan pagu sekitar Rp70 miliar. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi gedung empat lantai dan memiliki 500 ruangan.
Tender pembangunan RSUD Brebes patut dicontoh oleh RSUD Panyabungan. Tadinya pagu project Rp60 miliar. Karena terlalu murah, tidak ada rekanan yang berani menawar. Tahun ini dinaikkan Rp70 miliar, baru ada pemborong yang bersedia.
RSUD Cibitung Bekasi juga sudah mulai tahun ini dengan pagu anggaran Rp115 miliar. Yang menarik, anggarannya berasal dari beberapa titik pagu dan hasil RKPD Online.
Menurut Shinta, dalam situasi ekonomi dan berbagai perubahan kebijakan pada saat ini, jika Pemkab Mandailing Natal masih bermaksud membangun rumah sakit yang baru dengan membawa proposal ke sana ke mari, kecil kemungkinan berhasil dalam waktu dekat.
Pembangunan rumah sakit daerah, pada saat ini, jika disesuaikan dengan Permenkes pada Tahun 2010, betul-betul sudah mengarah bisnis. Selain adanya analisis kelayakan dengan lingkungan daerah, RSUD harus memiliki produk baru yang ditawarkan. Kemudian pengembangan kapasitas, kelengkapan jenis perawatan, dan peralatan medis.
“Harus tampak benar bisnis plannya, terutama soal sirkulasi pendanaan dan keberlanjutan rumah sakit,” kata Shinta.
Aliansi Rakyat Peduli Madina sudah membaca salah satu dari proposal rencana RSUD Panyabungan. Isinya cuma angka-angka soal bagaimana biaya bangunan dan persediaan peralatan.
Pemkab lain yang berhasil membangun RSUD baru, sudah menerapkan Telos, suatu strategi kelayakan bisnis. Sistem ini memaparkan analisis organisasi, feasibility ekonomi, kebermanfataan bagi sistem bisnis dan lingkungannya, kelayakan manajemen dan operasional, dan target penyelesaian proyek bisnis.
Yang menggelikan, untuk menutupi besarnya anggaran konsultan dan perencanaan, dalam RUP 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, menganggarkan biaya pematangan lahan (cut and fill) Rp590 juta.
“Kalau memang sudah jelas ada anggaran untuk membangun pada Tahun 2017 gak masalah, tetapi kalau gak? Nanti perlu biaya pematangan lagi,” kata Shinta.
Dalam RUP 2016, RSUD Panyabungan masih seenaknya membuat anggaran. Sudah mau membangun rumah sakit yang baru, tetapi masih menganggarkan pembangunan dan maintenance Rp2,9 miliar.
Yang mencengangkan, selain menganggarkan Rp3,2 miliar untuk operasional, RSUD Panyabungan juga memiliki dana untuk jasa kantor Rp3 miliar. “Berarti operasional kantor Rp6,2 miliar, dong?” kata Shinta.
Anggaran lainnya juga naik. Bahan medis Rp8,6 miliar, makan minum pasien (termasuk snack) Rp900 juta, dan pelayanan pasien BPJS Rp8,3 miliar.
Padahal saat ini prestasi RSUD Panyabungan tidak lebih dari pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Menurut laporan Findthebest, portal rumah sakit di Indonesia, rata-rata hanya 5 lima orang yang rawat inap di RS ini dalam setahun. Rawat jalan 26 orang/tahun, Instalasi Gawat Darurat (IGD) 5.576 orang/tahun. Jumlah pengunjung 5,607 orang/tahun. Rumah sakit dengan pengunjung paling sedikit, jika dibandingkan rata-rata jumlah pengunjung ke rumah sakit lain, dengan kelas yang sama, di Sumatera Utara (38,677 orang/tahun).
RSUD Panyabungan saat ini juga terkenal sebagai rumah sakit ahli rujuk. Tidak aneh jika rumah sakit ini doyan belanja ambulance. Pada tahun 2015, dari anggaran Rp10,6 miliar, RSUD Panyabungan, belanja ambulance dua unit, masing-masing berharga Rp518 juta dan Rp450 juta.
Penggunaan tempat tidur (Bed Occupancy Ratio) RSUD Panyabungan sangat rendah, hanya 62 persen, dari nilai ideal 85 persen. Turn Over Interval alias tempat tidur ditempati 1:4 hari dari ideal kisaran 1-3 hari. Keuntungannya, angka kematian (Gross Death Rate) dan Net Death Rate alias kematian 48 jam umumnya nihil karena kebanyakan pasien langsung dirujuk ke rumah sakit yang lain, umumnya ke Medan, Bukitinggi, Jakarta, atau Malaysia.
Namun, Aliansi Rakyat Peduli Madina mengucapkan terimakasih karena RSUD Panyabungan menyediakan anggaran Rp200 juta untuk masyarakat miskin pada Tahun 2016. “Meskipun tergolong kecil dibandingkan rumah sakit lain di Indonesia, rakyat miskin masih diingat,” kata Shinta.
Jakarta, 21 April 2016
Pengurus Pusat ARPM
0 komentar:
Posting Komentar